Bawaslu dan KPU Lampung Selatan Dorong Partai Politik Perkuat Keterwakilan Perempuan Menuju Pemilu 2029

LAMPUNG SELATAN – Persiapan Pemilu 2029 tidak hanya berbicara tentang penataan daerah pemilihan, tetapi juga memastikan perempuan memiliki ruang yang proporsional dalam kontestasi politik. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan saat bersama KPU Kabupaten Lampung Selatan mengunjungi Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Selatan, Senin (2/11/2026). Kunjungan yang disambut Ketua DPC PKB, Aliful Ma'rifah, beserta jajaran pengurus tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai wacana penataan dapil dan afirmasi keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan anggota DPRD.
Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Wazzaki, bersama Anggota Bawaslu Arif Sulaiman dan Devis Sugianto menekankan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan legislatif. Ketentuan tersebut menjadi perhatian penting, terlebih setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas kewajiban afirmasi perempuan beserta konsekuensi apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Pemenuhan keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik," tegas Wazzaki.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Lampung Selatan Rama Guntara bersama Anggota KPU Ansurasta Razak dan Rival Arian juga mengingatkan PKB agar melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik pada semester II melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Melalui komunikasi dan koordinasi bersama partai politik, Bawaslu dan KPU berharap kesiapan administrasi serta pemahaman terhadap regulasi kepemiluan dapat dibangun lebih awal.
Bagi Bawaslu Lampung Selatan, silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa kualitas Pemilu 2029 harus dipersiapkan sejak dini. Tidak hanya memastikan proses pencalonan berjalan sesuai aturan, tetapi juga mendorong hadirnya sistem politik yang lebih terbuka, berkeadilan, dan memberikan ruang bagi keterwakilan perempuan.