TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan Lembaga hirarki dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan PTPS yang merupakan salah satu badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap dan permanen. Bawaslu memiliki hubungan kerja dengan Bawaslu dibawahnya serta Panwaslu dan KPU. Hubungan yang hirarkis ini untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dari atas ke bawah. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama­-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Kududukan Bawaslu sebagai lembaga permanen lebih memperkuat Bawaslu selain diberikan wewenang untuk mengawasi, menerima laporan, dan mengkajinya, perlu ditambahkan dengan wewenang menyelesaikan pelanggaran terbatas pada pelanggaran yang bersifat administratif. Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses pemilu.

4.   Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas ; 5.   Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap 6.   Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 7.   Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 8.   Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 9.   Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 10. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitugan suara hasil pemilu; 11. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 12. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 13. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan; 14. Pelaksanaanpenghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 15. Prosespenetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; 16. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; 17. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 18. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 19. Putusan DKPP; 20. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 21. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 22. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 23. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; 24. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksankan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 25. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 26. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan 27. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1.  Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota; 2.  Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 3.  Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan 4.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1.   Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 2.   Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 3.   Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan 4.   Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1.   Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota; 2.   Memverivikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; 3.   Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; 4.   Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5.   Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabuoaten/kota. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : 1.   Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 2.   Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kebupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajianya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; 3.   Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota; 4.   Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 5.   Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dankewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; 6.   Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 7.   Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan 8.   Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban : 1.   Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2.   Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 3.   Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan; 4.   Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; 5.   Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6.   Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan 7.   Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.