Lompat ke isi utama

Berita

Politik Uang dan Krisis Kedaulatan Pemilih: Pemilu sebagai Kontestasi Gagasan atau Kompetisi Finansial?

Afa

Edukasi Kepemiluan dari Buku Karya Burhanuddin Muhtadi, Selasa (17/11/2026).

Sumber: Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Lampung Selatan, Selasa (17/11/2026) - Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat memahami politik uang lewat teori dalam buku Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru karya Burhanuddin Muhtadi. Buku ini menggambarkan pemilu dengan metafora perang besar dalam wiwacana pewayangan:

“Ibarat perang Baratayudha, pemilu tak ubahnya Kurukshetra yang menjadi medan pertarungan sesama ‘saudara’ satu partai dengan uang sebagai senjata pamungkasnya.” (Burhanuddin Muhtadi, Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru).

Menurut Muhtadi, persaingan dalam pemilu legislatif tidak lagi hanya terjadi antarpartai. Dalam sistem proporsional terbuka, calon dari partai yang sama harus saling berebut suara. Karena identitas partai tidak lagi cukup membedakan mereka di mata pemilih, sebagian calon memilih jalan pintas yaitu membagikan uang atau barang.

Dalam teori demokrasi, suara adalah wujud kedaulatan rakyat. Ketika suara dibeli, hubungan pemilih dan wakilnya bergeser dari mandat menjadi transaksi. Pemilih yang sudah menerima imbalan kehilangan daya tawar untuk menagih janji, sementara calon terpilih cenderung berpikir untuk “mengembalikan modal”. Pemilu tetap sah secara prosedur, tetapi substansi demokrasinya melemah.

Politik uang bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi tindak pidana.

  • Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017). Larangan politik uang tertuang dalam Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515, dan 523. Pasal 523 juga mengatur tiga fase pemberian uang, termasuk masa kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.

  • Pemilihan kepala daerah (UU Nomor 10 Tahun 2016). Pasal 187A mengancam pemberi dengan penjara 36 sampai 72 bulan dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar, dan penerima dikenai sanksi pidana yang sama. Pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang juga dapat didiskualifikasi berdasarkan Pasal 135A. 

Bawaslu Lampung Selatan mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, ikut mengawasi, dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal pengaduan yang tersedia. Dalam aturan kepemiluan, pemberi maupun penerima dapat dikenai sanksi. Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa mencegah politik uang adalah kerja bersama, tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Pemilih diajak menyadari bahwa amplop yang diterima hari ini sesungguhnya menggadaikan hak menagih janji selama lima tahun ke depan. Suara rakyat tidak ternilai harganya dan tidak semestinya ditukar dengan uang atau barang.

Karena itu, masyarakat diimbau menentukan pilihan dengan nalar, dengan menimbang rekam jejak, gagasan, dan program kerja calon, bukan besar kecilnya pemberian. Bawaslu juga mengajak seluruh unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, perempuan, hingga kalangan kampus, menjadi garda terdepan yang ikut mengawasi di lingkungan masing-masing.

Penulis dan Foto: Afa

Editor: Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan