Bawaslu Lampung Selatan Dalami Putusan MK 128/PUU-XXXIV/2026, Bahas Ketegasan Aturan Keterwakilan Perempuan
|
LAMPUNG SELATAN – Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat pemahaman terhadap perkembangan hukum kepemiluan melalui diskusi internal yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026. Diskusi tersebut dihadiri Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Sumiarto, dengan membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXXIV/2026 terkait ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.
Pembahasan difokuskan pada pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur kewajiban keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam diskusi tersebut, turut dikaji permohonan pemohon yang menilai ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum karena belum mengatur konsekuensi tegas apabila persyaratan keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah amar putusan MK yang memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 245. Berdasarkan materi putusan yang dibahas, partai politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan oleh KPU sesuai tingkatannya pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
Melalui diskusi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berupaya memperdalam pemahaman terhadap dinamika regulasi dan putusan peradilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Hasil pembahasan diharapkan menjadi bekal dalam memperkuat perspektif hukum, meningkatkan kesiapan pengawasan, serta mendorong pelaksanaan pemilu yang menjunjung kepastian hukum dan kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam politik.
Penulis dan Foto: Mia
Editor: Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan