Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama Mitra Kerja Bawaslu, yang berlangsung pada Kamis (16/10) di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini mengusung tema “Soliditas Lembaga Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Menghadapi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang Demokratis dan Inklusif.”
.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur mitra kerja Bawaslu, antara lain perwakilan pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat sinergi antar-lembaga, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mendatang yang dipastikan memiliki tantangan tersendiri.
.
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan refleksi atas pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 telah berlangsung kondusif dan aman, meskipun terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama untuk penyelenggaraan demokrasi ke depan yang lebih baik.
.
“Pemilu dan Pemilihan di Lampung Selatan pada Tahun 2024 berjalan kondusif, meski ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya agar demokrasi di Lampung Selatan semakin berkualitas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan dipisahkan. Karena itu, kegiatan penguatan kelembagaan ini bermaksud agar bapak dan ibu dapat berperan aktif memberikan masukan kepada Bawaslu, sehingga kami memperoleh rekomendasi yang konstruktif dari berbagai pihak,” ujar HBM.
.
Ia menambahkan bahwa kritik dan saran dari para mitra kerja sangat dibutuhkan oleh Bawaslu dalam upaya memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan Pemilu di masa mendatang. Keterlibatan publik dan pemangku kepentingan dianggap penting agar Bawaslu dapat beradaptasi dengan perubahan sistem politik dan hukum kepemiluan pasca-putusan MK tersebut.
.
Lebih lanjut, HBM juga menjelaskan bahwa saat ini Bawaslu sedang melaksanakan proses Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang merupakan bagian dari upaya memastikan keakuratan data pemilih. “Hal ini penting dilakukan sebagai langkah awal perbaikan dalam pemilihan berikutnya. Harapannya, para stakeholder dapat berperan aktif dalam kegiatan PDPB, karena validitas daftar pemilih adalah fondasi bagi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas,” jelasnya.
.
Selain itu, HBM juga menginformasikan bahwa pada bulan Oktober, Bawaslu akan mengadakan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara daring, dan mengajak seluruh mitra kerja untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. P2P merupakan program yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu secara mandiri dan partisipatif.
.
“Bawaslu berharap agar bapak dan ibu tidak hanya hadir dalam forum-forum formal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam membangun pengawasan partisipatif. Karena Pemilu yang demokratis tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi publik yang aktif dan kritis,” ujarnya.
