Cegah Sengketa, Bawaslu Lampung Selatan Bedah Dinamika Dapil dan Mutasi Desa Bareng PKS

LAMPUNG SELATAN – Komisi Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal demokrasi yang berintegritas. Kali ini, langkah proaktif ditunjukkan melalui kunjungan kerja dan sosialisasi pemutakhiran data partai politik ke Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Selatan, Rabu (4/11/2026).

Rombongan Bawaslu yang diwakili oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Devis Sugianto, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Arif Sulaiman, hadir untuk membuka ruang dialog langsung. Kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan upaya jemput bola untuk menjaring aspirasi dan memetakan potensi kerawanan sejak dini.

Agenda kali ini terbilang sangat krusial. Diskusi hangat mengalir membahas wacana penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) yang terdampak perubahan unsur wilayah. Isu ini semakin kompleks dengan adanya rencana pemindahan wilayah sembilan desa di Kecamatan Jati Agung, yang otomatis akan menggeser peta kekuatan dan komposisi Dapil di Lampung Selatan.

Menyoroti dari kacamata pencegahan, Arif Sulaiman menekankan bahwa pemahaman yang sama terkait aturan main Dapil sangat penting bagi semua pihak. "Kami ingin memastikan setiap penyesuaian wilayah tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga adil dan meminimalisir celah sengketa di kemudian hari. Pencegahan adalah kunci pengawasan yang efektif," tegas Arif di sela diskusi.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Fraksi PKS Lampung Selatan, Wibowo, memberikan pandangan yang konstruktif dan membumi. Ia menyebutkan bahwa partainya saat ini lebih menyoroti unsur proporsionalitas dalam penentuan Dapil. "Pandangan kami sementara ini masih berfokus pada proporsionalitas, dengan menyesuaikan jumlah dan penyebaran kader-kader kami di lapangan," ujar Wibowo.

Senada dengan itu, Devis Sugianto dari Divisi SDM menyoroti pentingnya sinergi dalam pemutakhiran data parpol. Ia mengapresiasi keterbukaan dan kedewasaan berpolitik yang ditunjukkan oleh PKS. Menurutnya, data partai yang akurat adalah fondasi pengawasan yang kuat. "Kunjungan ini adalah wujud nyata bahwa Bawaslu hadir sebagai mitra kritis yang merangkul, bukan mencari kesalahan," imbuhnya.

Suasana kekeluargaan dan keprofesionalan terasa kental dalam pertemuan tersebut. Bawaslu Lampung Selatan berhasil memposisikan diri sebagai fasilitator demokrasi yang humanis. Ruang diskusi yang setara antara pengawas dan partai politik menjadi contoh nyata bagaimana maturitas berdemokrasi di Kabupaten Lampung Selatan.