Lompat ke isi utama

Berita

Ruang Publik Kampus: Mahasiswa Kritis Pertanyakan Peran Bawaslu dalam Menghadapi dan Menjadi Benteng Melawan Politik Uang

Afa

Mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam Kuliah Umum Prodi Hukum Universitas Indonesia Mandiri, Rabu (18/11/2026).”

Sumber: Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Lampung Selatan - Ruang kuliah tidak hanya menjadi tempat mendengar, tetapi juga tempat menguji. Hal itu terlihat dalam Kuliah Umum Program Studi Hukum Universitas Indonesia Mandiri pada Rabu (18/11/2026) pukul 09.00 WIB di Auditorium Universitas Indonesia Mandiri. Kegiatan bertema “Kebijakan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Pemilu: Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Politik Uang untuk Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas” ini diikuti sekitar 100 mahasiswa dan menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Arif Sulaiman, S.E., serta Ketua Program Studi Administrasi Publik Tyas Apriza, S.I.P., M.I.P.

Suasana diskusi menghangat ketika salah seorang mahasiswa berdiri dan mengajukan dua pertanyaan kritis kepada narasumber. Ia bertanya bagaimana sebenarnya peran Bawaslu dalam menghadapi politik uang dan bagaimana cara penanganannya ketika dugaan pelanggaran ditemukan. Pertanyaan itu menunjukkan mahasiswa tidak hanya ingin memahami teori, tetapi juga ingin tahu bagaimana pengawasan berjalan di lapangan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Arif Sulaiman menjelaskan bahwa peran Bawaslu dijalankan lewat tiga langkah, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pada tahap pencegahan, Bawaslu memetakan kerawanan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Pada tahap pengawasan, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Pada tahap penindakan, setiap laporan atau temuan dugaan pelanggaran dicatat, diregistrasi, dan dikaji. “Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan akan jauh lebih kuat jika masyarakat, termasuk mahasiswa, berani melapor dan menyertakan bukti,” ujar Arif.

Sementara itu, Tyas Apriza menilai keberanian bertanya adalah bentuk nyata peralihan dari mobilisasi politik menuju partisipasi politik. Menurutnya, kesadaran politik dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, dan desa. Kuliah umum ditutup dengan ajakan agar mahasiswa tidak berhenti pada pertanyaan, tetapi menjadi agen edukasi, pengawal, dan teladan integritas, sebab seperti pesan dalam materinya, “perubahan besar dimulai dari janji kecil.”

Penulis dan Foto: Afa

Editor: Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan