Lompat ke isi utama

Berita

Membaca Keadilan di Balik Perolehan Kursi, Bawaslu Perkuat Pemahaman Desain Kompetisi Elektoral

Afa

Kegiatan "Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026" yang diselenggarakan secara daring, Kamis (5/11/2026).

Lampung Selatan – Memastikan setiap suara memiliki nilai yang setara menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan Pemilu yang berkeadilan. Atas dasar itu, Bawaslu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengawas Pemilu melalui kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) tersebut diikuti seluruh Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada sesi pendalaman kali ini, peserta mendapatkan materi bertema Sistem Konversi Suara, Alokasi Kursi, dan Desain Kompetisi Elektoral dengan menghadirkan Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem.

Dalam pemaparannya, Titi Anggraini mengulas berbagai persoalan hukum dan konstitusionalitas penataan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi. Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan nilai suara, penerapan sistem proporsional, dan penataan dapil yang berlandaskan data kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi tersebut juga memberikan perspektif mengenai tantangan pengawasan dan kebutuhan pembenahan regulasi dalam menyongsong Pemilu 2029 dan Pemilu Daerah 2031.

Bagi jajaran Bawaslu, pendalaman substansi ini menjadi bekal penting untuk mempertajam perspektif pengawasan, khususnya dalam mengawal proses penataan dapil dan alokasi kursi agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusionalitas. Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bersama jajaran pengawas lainnya terus memperkuat kompetensi dan wawasan kelembagaan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan demokrasi.

Rilis: Afa