Kawal Pemutakhiran Data Parpol, Bawaslu Lampung Selatan Ingatkan Pentingnya Kesiapan Administrasi Menuju Pemilu 2029

Lampung Selatan — Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bersama KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan kunjungan konsolidasi ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 19 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan sekaligus memperkuat koordinasi dengan partai politik dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Kunjungan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazzaki, Anggota Bawaslu Sumiarto, Devis Sugianto, dan Arif Sulaiman, serta Kepala Sekretariat Angkondo Islami. Kehadiran jajaran Bawaslu dan KPU disambut baik oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn., bersama jajaran pengurus. Dalam pertemuan tersebut, pihak DPC menyampaikan bahwa saat ini tengah melakukan pendataan kepengurusan hingga tingkat ranting sebagai bagian dari proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Lampung Selatan, Sumiarto, menekankan pentingnya ketertiban administrasi partai politik, termasuk memahami persyaratan pencalonan anggota DPRD. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah status terdaftar sebagai pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kepemilikan KTP elektronik tidak serta-merta menjamin seseorang telah tercatat dalam daftar pemilih. Selain itu, pertemuan juga membahas mekanisme penataan daerah pemilihan (dapil), peran KPU daerah dalam penyusunan rancangan dapil, serta sejumlah ketentuan teknis administratif kepemiluan.

“Persiapan Pemilu 2029 perlu dimulai sejak sekarang, termasuk memastikan data kepengurusan, keanggotaan, dan administrasi partai politik selalu diperbarui. Bawaslu hadir untuk mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi persoalan administrasi pada tahapan mendatang,” ujar Sumiarto.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mendorong terbangunnya komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Pengawasan sejak dini diharapkan mampu memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, memberikan kepastian prosedur, serta mendukung kesiapan seluruh pihak dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang demokratis, transparan, dan berintegritas.