Kawal Keadilan Suara Pemilih, Bawaslu Lampung Selatan Perkuat Pemahaman Penataan Dapil

Lampung Selatan — Keadilan pemilu tidak hanya ditentukan saat pemungutan suara, tetapi juga sejak penataan daerah pemilihan (dapil) dan pembagian kursi legislatif. Menyadari pentingnya hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Wazzaki bersama jajaran anggota mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan penyelenggaraan pemilu mendatang. Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah Sistem Konversi Suara, Alokasi Kursi, dan Desain Kompetisi Elektoral, yang disampaikan oleh Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem. Pembahasan menyoroti persoalan kesetaraan nilai suara, prinsip penyusunan dapil, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan penataan dapil.

Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Wazzaki, menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan persoalan teknis kepemiluan sebagai bekal pengawasan yang berkualitas. “Pengawasan pemilu tidak boleh berhenti pada pelaksanaan tahapan. Kita juga harus memahami bagaimana aturan dan kebijakan pemilu dibentuk, termasuk penataan dapil dan alokasi kursi yang berkaitan langsung dengan keadilan suara masyarakat. Semakin kuat pemahaman pengawas, semakin baik pula kualitas pengawasan yang kita lakukan,” ujar Wazzaki.

Dalam pemaparannya, Titi Anggraini mengulas pentingnya penerapan tujuh prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Materi tersebut juga menekankan perlunya pengawasan terhadap keakuratan data kependudukan, pelaksanaan uji publik, serta kesesuaian rancangan dapil dengan prinsip kesetaraan nilai suara. Isu ini semakin relevan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan KPU dalam menetapkan dapil dan alokasi kursi melalui Peraturan KPU.
Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat budaya belajar dan kesiapan kelembagaan menghadapi Pemilu 2029. Pendalaman substansi kepemiluan diharapkan mampu meningkatkan ketajaman analisis, profesionalitas, dan kemampuan jajaran pengawas dalam mengawal setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai ketentuan serta menjamin hak politik masyarakat.