Kawal Hak Pilih Masyarakat, Bawaslu Lampung Selatan Laksanakan Uji Petik PDPB di Desa Karang Raja
|
Lampung Selatan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui pelaksanaan uji petik di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram.
Kegiatan uji petik tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan data pemilih yang tercatat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Melalui pengawasan secara langsung, Bawaslu mencermati kesesuaian data sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat memengaruhi akurasi dan kualitas daftar pemilih.
Uji petik merupakan salah satu instrumen pengawasan Bawaslu terhadap PDPB dengan menguji sampel data dan mencocokkannya dengan kondisi masyarakat secara faktual. Pengawasan ini diarahkan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan lengkap.
Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Sumiarto, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap data pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan data administratif.
“Uji petik ini menjadi bagian penting dalam memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Kami ingin memastikan setiap proses pencermatan dilakukan secara objektif sehingga potensi ketidaksesuaian data dapat diketahui dan menjadi bahan tindak lanjut dalam pengawasan,” ujar Sumiarto.
Menurutnya, akurasi data pemilih memiliki arti penting dalam memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap terlindungi hak pilihnya. Karena itu, Bawaslu Lampung Selatan terus mendorong pengawasan yang dilakukan secara cermat, faktual, dan berbasis data.
Pelaksanaan uji petik di Desa Karang Raja menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam mengawal kualitas data pemilih secara berkelanjutan. Hasil pencermatan di lapangan selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap PDPB.
Dengan pengawasan yang dilakukan hingga tingkat desa, Bawaslu Lampung Selatan berupaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.