Bawaslu Lampung Selatan Gembleng Kompetensi Kelola Data Indeks Kerawanan Pemilu 2029

KALIANDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat mematangkan strategi pengawasan jangka panjang demi menjaga kualitas demokrasi di Bumi Khagom Mufakat. Langkah ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif jajaran Pengawasan dalam Rapat Peningkatan Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digelar secara daring oleh Bawaslu RI, Selasa (27/10/2026). Forum strategis yang berlangsung pada 26–28 Oktober 2026 ini berfokus pada penguatan kompetensi pengelolaan data untuk menyongsong Pemilu 2029 yang lebih kondusif dan tepercaya.
Hadir dalam ruang virtual tersebut Kepala Subbagian Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lampung Selatan, Kausar Sangjaya, S.STP., M.M., bersama dua staf pengawasan, Ahmad Sayuti dan Azhaar Afaf Hanifah. Kehadiran tim teknis ini menjadi garda terdepan Bawaslu Lampung Selatan dalam menyajikan basis data kerawanan yang akurat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sejak dini.
Pada kesempatan terpisah, Kausar Sangjaya menegaskan bahwa pemetaan IKP kali ini diarahkan untuk mengantisipasi secara ketat sejumlah isu krusial yang kerap mencederai pesta demokrasi. Fokus utama yang menjadi perhatian serius meliputi pencegahan praktik politik uang, segala bentuk intimidasi terhadap pemilih, serta pengawasan ketat terhadap netralitas ASN di wilayah Lampung Selatan.
"Penguatan kompetensi ini sangat penting agar para enumerator kami di lapangan tidak hanya sekadar mengumpulkan angka. Jajaran kami harus mampu memotret dinamika lapangan secara humanis dan presisi, terutama dalam mendeteksi potensi politik uang, intimidasi pemilih, maupun ketidaknetralan ASN. Dengan data yang valid, kita bisa merumuskan formula pencegahan yang tepat sasaran dan inklusif," ujar Kausar Sangjaya setelah mengikuti rapat daring tersebut.

Melalui penguatan kapasitas pengelolaan data ini, Bawaslu Lampung Selatan berkomitmen menjadikan IKP 2029 sebagai kompas pengawasan yang akurat. Langkah preventif yang terukur diharapkan mampu meminimalkan gesekan politik di masyarakat, sekaligus mengukuhkan posisi Bawaslu sebagai lembaga yang profesional, mengayomi, dan selalu hadir melindungi hak pilih warga dengan pendekatan yang bersahabat.