Bawaslu Lampung Selatan Gelar RDK, Perkuat Kapasitas dan Pemahaman Hukum Kepemiluan pada Masa Non-Tahapan

Lampung Selatan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema “Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Hukum Kepemiluan pada Masa Non-Tahapan.” Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum kepemiluan, meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada masa non-tahapan.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Sumiarto, S.T., dan diikuti oleh dua orang pihak eksternal, yakni Ria Barathoyiba dan M. Rivan Marta Hadinata selaku pemerhati pemilu. Serta Turut hadir  saudara  Jamil, S.Pd.I., selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum (PPHPS), serta jajaran staf sekretariat yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
Dalam sambutannya, Sumiarto menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan pemahaman hukum kepemiluan, khususnya pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa non-tahapan merupakan momentum strategis bagi Bawaslu untuk melakukan evaluasi, memperkuat kesiapan kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengawasan guna menghadapi tahapan pemilu berikutnya.
Ia juga menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian bersama, meliputi peningkatan pemahaman hukum kepemiluan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penguatan upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antarjajaran. “Penguatan pemahaman hukum kepemiluan menjadi hal yang penting agar setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, evaluasi secara berkala, upaya pencegahan yang berkelanjutan, serta koordinasi yang baik perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pengawasan pemilu yang efektif dan berintegritas,” demikian penekanan dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran pemerhati pemilu sebagai pihak eksternal juga menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif dan mendorong pertukaran gagasan mengenai dinamika kepemiluan. Melalui diskusi dan koordinasi yang konstruktif, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai tantangan pengawasan pemilu, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Selain menjadi forum penguatan kapasitas, kegiatan RDK ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pada masa non-tahapan. Dengan demikian, jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan diharapkan semakin siap dalam menjalankan tugas pengawasan, pencegahan, serta penanganan persoalan hukum kepemiluan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas, memperkuat koordinasi internal dan eksternal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas, baik pada masa non-tahapan maupun pada tahapan pemilu mendatang.