Bawaslu Lampung Selatan Gelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi, Soroti Gejala Oligarki dalam Politik Daerah

Lampung Selatan — Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi berkenaan dengan gejala oligarki dan menguatnya pengaruh modal dalam kontestasi politik daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 12 Mei 2026, dengan durasi pelaksanaan selama 60 menit.

Diskusi ini dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, yakni Wazzaki, Arif Sulaiman, Sumiarto, Devis Sugianto, Lutfi Khakim, dan Ahmad Sayuti, yang terdiri dari unsur ketua, anggota, serta sekretariat. Kegiatan tersebut turut melibatkan Yuzrul, seorang pembina Pramuka, sebagai partisipan dalam ruang dialog demokrasi.

Dalam diskusi, peserta menyoroti bahwa tingginya biaya kampanye berpotensi mendorong kandidat mencari dukungan dari pihak-pihak bermodal yang memiliki kepentingan tertentu setelah pemilu. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi kualitas kontestasi politik di tingkat daerah.

Selain itu, pengaruh modal juga dipandang dapat mempersempit ruang pembahasan isu publik. Kandidat dikhawatirkan lebih sibuk membangun pencitraan dan popularitas, sementara persoalan nyata masyarakat justru tidak mendapat tempat yang cukup dalam ruang kampanye.

Bawaslu Lampung Selatan menilai konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat melalui pengawasan yang kritis, terbuka, dan partisipatif. Karena itu, tindak lanjut dari diskusi ini diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap kampanye berbiaya besar, inventarisasi pola dukungan logistik yang menonjol, serta dorongan agar diskusi publik lebih mengutamakan gagasan dan program.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas demokrasi daerah. Bawaslu juga mengajak pemantau pemilu, kampus, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membaca pola ketimpangan akses kampanye, mencegah praktik politik uang, serta memastikan kontestasi politik berjalan lebih sehat dan berpihak pada kepentingan publik.