BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN HADIRI RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN Di BANDUNG
|
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Hendra Fauzi dan Khoirul Anam hadiri Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran bertempat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (6/11)
Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 6 s/d 9 dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI Puadi dan diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat se-Indonesia.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi dan penerapan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Anggota Bawaslu Puadi meminta seluruh divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu di daerah melakukan pembinaan kepada Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Menurutnya langkah ini sangat penting guna menambah pemahaman Panwaslucam terkait penanganan pelanggaran pada Pemilu Serentak 2024 dimana aturannya telah diperbaharui.
“Rekrutmen Panwascam bukan merupakan satu kebijakan tanpa tujuan untuk kita rekrut. Perlu dilakukan pembinaan, supervisi serta pemberian informasi-informasi khususnya terkait mekanisme Penanganan Pelanggaran agar lebih terarah,” kata Puadi
Jika mengacu pada data pada Pemilu 2019, Puadi mengatakan Anggota Bawaslu di daerah dan Panwaslu Kecamatan dapat mempersiapkan diri dan mental agar siap menghadapi tantangan maupun dinamika Pemilu serentak tahun 2024. Dia bahkan melihat perlu adanya penguatan dari segi internal agar membuahkan hasil yang baik.
Strategi lain, tambahnya, yang perlu dipersiapkan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran adalah pembentukan aturan Perbawaslu tentang investigasi. Puadi menjelaskan aturan ini memuat tentang teknis melakukan investigasi dalam memecahkan sebuah permasalahan yang selama ini belum diatur.
